Menghadapi Defisit APBD Kabupaten Sikka 2010; Merubah Situasi Defisit Menjadi Surplus

Pemerintah Kabupaten Sikka mengalami defisit sebesar 23 miliyar lebih dalam pelaksanaan APBD Tahun 2010. Banyak Program dan Kegiatan yang telah terdokumentasi sesuai proses perencanaan yang panjang, terancam batal dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Sikka kebingungan, dalam waktu singkat harus mencari sumber-sumber penerimaan lain yang dapat menutup defisit tersebut. Ada indikasi kekonyolan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Kinerja yang jelek dalam sistem pengelolan keuangan daerah semacam ini sebenarnya menunjukkan kegagalan kolektif dalam mengelola pembangunan di niang Sikka tercinta ini. 

Pemerintah Daerah seharusnya memiliki kemampuan untuk memproyeksikan dan mengestimasikan secara baik mengenai kapasitas fiskalnya. Satu langkah kita berpijak seribuh langkah ke depan dalam pandangan kita, semuanya harus terantisipasi. Dalam situasi ini kita tidak perlu panik dan bingung, ada bebeapa pilihan kebijakan yang harus berani kita lakukan antara lain :

1. Melakukan efisiensi besar-besaran; dalam waktu dekat segera melakukan audit manajemen terhadap setiap kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan. Prinsip efisiensi menjadi fokus arahan dan rekomendasi. Setiap kegiatan yang dilelangkan harus berorientasi pada haraga terendah dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan / kompetisi dilakukan secara sehat. Pengelolaan kegiatan bisa saja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan sebagaimana model PNPM, biaya sedikit tapi hasilnya besar untuk dinikmati masyarakat. Efisiensi sangat mudah diucapkan, namun sering sulit untuk dilaksanakan. Biasanya dapat dilaksanakan apabila diberikan contoh yang dimulai dari perilaku para pimpinan daerah, pejabat politik dan para kepala SKPD. Perjalanan Dinas keluar daerah adalah kegiatan yang sangat mahal, menyerap banyak biaya, disukai hampir setiap pejabat namun manfaaat yang dihasilkan selalu tidak sesuai  dengan apa yang direncanakan. Struktur birokrasi yang  berpola maksimal membuat organisasi pemerintah daerah menjadi terlalu panjang dan melebar, sehingga dikatakan "makan ongkos" dalam penggunaan anggaran daerah. Struktur birokrasi yang dibutuhkan sesungguhnya yang minimalis tapi kaya fungsinya.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah; Sumber-sumber PAD yang telah ditetapkan perlu dikelola secara cermat, jujur, bertanggungjawan dan bermotivasi pada pencapaian hasil. Pejabat yang berwenang haruslah mempunyai rasa memiliki yang tinggi, tidak mudah putus asa dan juga berjiwa wirausaha. Pengelolaan PAD yang baik biasanya dimulai dengan perencanaan yang baik dan terintegrasi pula. Total Quality Control menjadi instrumen yang dibutuhkan dalam intensifikasi PAD. Ekstensifikasi PAD dapat dilakukan sejalan dengan berkembangnya tuntutan pelayanan publik. Sebagai contoh tuntutan publik akan lingkungan yang sehat, bersih dan indah atau kita katakan tuntutan akan Ruang Terbuka Hijau Kota. Mengapa tidak segera kita layani dengan kosekuensi logis ditetapkan juga semacam iuran atau retribusi lingkungan.

3. Pemerintah Kabupaten Sikka juga perlu melakukan loby-loby yang efektif, baik kepada pemerintah atasannya maupun kepada para investor daerah, nasional dan luar negeri untuk ikut serta dalam mengelola berbagai sumber daya yang tersedia di kabupaten ini secara berkelanjutan.

4. Menerapkan konsesp " Governance " dalam penyelenggaraan pembangunan. Domain Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (NGO) bukanlah berjalan masing-masing dengan tujuannya tersendiri, namun harus dikelola sebagai suatu tindakan atau intervensi kolektif dalam membangun Kabupaten Sikka. Tumpang tindih program dan kegiatan serta pemborosan biaya dapat dihindari, karena ketiga domain di atas secara elaborasi  bersama-bersama merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengawasinya.
Dalam praktek administrasi publik di beberapa daerah di Indonesia yang telah mapan melaksanakan otonomi daerahnya, ternyata keempat pilihan kebijakan ini sesungguhnya merupakan instrumen utama.  Sudah  teruji  pula  pilihan-pilihan model kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan bagi efektifitas dan produktifitas pengelolaan keuangan daerah, bahkan dapat merubah situasi defisit menjadi surplus.

Demikian secara sekilas beberapa yang dapat dipakai dalam pembuatan kebijakan dan keputusan-keputusan mengatasi defisit APBD.

Kabid Pemulihan dan Konservasi BLH Kab. Sikka

F. Roberto Diogo, S.Sos.,MSi.